Beranda DAERAH Pemerintah Diminta Bentuk Badan Otorita Pemindahan Ibukota

Pemerintah Diminta Bentuk Badan Otorita Pemindahan Ibukota

7
BERBAGI

KABARDAERAH.COM (JAKARTA) – Mantan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dua periode Agustin Teras Narang menyarankan agar pemerintah membentuk Badan Otorita Khusus sebelum pemindahan Ibukota ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dilakukan.

Badan Otonomi Khusus itu, tambahnya, bertugas untuk merencanakan, mengurusi dan memastikan pemindahan Ibukota tersebut tidak bermasalah dikemudian hari.

Lebih lanjut Gubernur Kalteng 2005-2015 itu menjelaskan, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memutuskan pemindahan Ibukota harus didukung seluruh komponen bangsa.

“Pemindahan Ibukota sudah diputuskan oleh Presiden. Kita harus tunduk pada keputusan Presiden itu,” ujarnya kepada wartawan usai menjadi pembicara seminar bertema “Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam rangka pemerataan pembangunan daerah” di gedung Wiliam Suryajaya kampus Universitas Indonesia (UKI) Cawang, Jakarta, Senin (30/9/201).

Hadir sebagai pembicara dalam acara diskusi yang dimoderatori Saor Siagian tersebut yakni ekonom senior Faisal Basri dan akademisi Blucer Welington Rajaguguk.

Teras Narang mencontohkan, Badan Otorita Khusus tersebut nantinya juga diberikan wewenang penuh untuk mengkaji dan memastikan tanah yang akan dipakai sebagai Ibukota tidak bermasalah.

“Misalnya, Otorita punya tugas mengkaji dan memastikan keadaan disana benar-benar clear and clean,” ungkapnya.

Lanjutnya, pemindahan Ibukota ke Kaltim membawa dampak positif bagi seluruh provinsi yang ada di Kalimantan. Sehingga, pertumbuhan ekonomi dan manfaatnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat disana.

“Pemindahan Ibukota ke Kaltim harus membuat seluruh provinsi di Kalimantan berkembang,” tegasnya.

Dia berharap, orang asli Kalimantan bisa ditunjuk sebagai Ketua Badan Otorita Khusus sebelum pemindahan Ibukota tersebut. 

“Sebaiknya orang Kalimantan yang menjadi Ketuanya. Karena, mereka hafal dengan wilayah tersebut. Masak orang Kalimantan tidak diberikan kesempatan dalam pemindahan Ibukota tersebut,” pungkasnya. (kps)